Peran Media Sosial dalam Mengawasi Penegakan Hukum

Kontrol Publik melalui Transparansi dan Akuntabilitas

Media sosial telah menjadi alat yang sangat efektif untuk meningkatkan transparansi penegakan hukum. Masyarakat kini dapat langsung membagikan video, foto, atau laporan langsung dari TKP—menyediakan bukti nyata yang sering kali digunakan dalam penyelidikan atau persidangan. Media sosial juga menghadirkan konsekuensi nyata ketika publik bersatu menyuarakan kritik, memaksa aparat untuk merespons kasus lebih cepat, seperti fenomena “no viral, no justice” 

Pendorong Respons Cepat Penegak Hukum

Viralnya suatu kasus di media sosial sering memaksa institusi hukum untuk bertindak lebih cepat. Kasus-kasus besar seperti pembunuhan Brigadir Joshua Hutabarat dan kasus Vina di Cirebon disorot publik lewat medsos, mendorong Presiden dan Polri untuk membentuk tim khusus serta mengusut tuntas kasus tersebut. Ini menunjukkan kekuatan media sosial dalam memproyeksikan kekuatan opini publik yang dapat mempercepat proses hukum.

Tantangan Etika & Risiko "Trial by Social Media"

Meskipun media sosial memperkuat pengawasan publik, ia juga membawa risiko pengadilan oleh opini publik. Kasus yang viral belum tentu akurat—terdapat potensi manipulasi konten atau hoaks—yang dapat merugikan pihak yang belum terbukti bersalah . Oleh karena itu, literasi digital sangat penting untuk mendidik masyarakat agar tetap kritis dan tidak tergesa-gesa dalam membagikan informasi.